Polisi Didesak Pecat 8 Anggota yang Terlibat Pengeroyokan Mahasiswa

Polisi Didesak Pecat 8 Anggota yang Terlibat Pengeroyokan MahasiswaMEULABOH — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Meulaboh menggelar demonstrasi di Mapolres Aceh Barat, Rabu (6/5/2015) petang. Mereka datang untuk mendesak kapolres setempat agar menindak tegas delapan personelnya yang [more]

Kapolres Minta Maaf

Kapolres Minta Maaf* Atas Kasus Pengeroyok olah Anggotanya MEULABOH - Kapolres Aceh Barat, AKBP Faisal Rivai SIK menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat terhadap insiden pengeroyokan oleh delapan oknum polisi anggota [more]

LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015

LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama LBH Medan dan Pekan Baru menggelar pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) di Hotel Jeumpa Banda Aceh, Senin (02/02/2015). Pendidikan Karya Latih Bantuan [more]

Pengurus Gafatar Dituntut 4 Tahun

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut enam pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) selama empat tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan penistaan agama dengan mengakui bahwa Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat atas kondisi peradaban yang sedang hancur ini. Tuntutan itu dibacakan oleh

PERS RELEASE : SIPIR PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LP KELAS II B MEULABOH WAJIB DIPROSES SECARA HUKUM

Sebagaimana diberitakan harian Serambi Indonesia (11/2015), publik kembali dikejutkan dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi di LP Kelas II B Meulaboh yang dilakukan oleh oknum sipir terhadap Roma Farma (22),  warga binaan yang sedang menjalani hukuman di LP tersebut. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa ini bukanlah kali pertama terjadinya

PERS RELEASE : POLRES ACEH BARAT TIDAK KONSISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MERENDAHKAN MARTABAT HUKUM

Perkara tindak pidana penganiayaan yang diduga kuat telah dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Aceh Barat terhadap Winanda Agustiar (23), mahasiswa,  pada Minggu, 3 Mei 2015, telah dihentikan proses hukumnya oleh Kepolisian Resor Aceh Barat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 31 Mei 2015 di rumah 

Merasa Tanah Diserobot Pemkab setelah Tsunami, Warga Demo

MEULABOH, KOMPAS.com - Ratusan warga yang tergusur dari pemukiman di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, melakukan aksi demonstrasi ke Mapolres setempat. Warga mendesak kepolisian selaku penegak hukum segera menyelesaikan sengketa tanah pemukiman kelompok nelayan makmur dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pasca-tsunami. “Kami mendesak pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolres

PERS RELEASE : POLRES ACEH BARAT WAJIB USUT TUNTAS PERISTIWA DUGAAN PENYIKSAAN WINANDA AGUSTIAN

Sebagaimana diberitakan pada Serambi Indonesia, 4 Mei 2015, publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan telah terjadi tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh 8 anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat terhadap Winanda Agustian (23), warga Aceh Barat. Tindakan itu terjadi pada 3 Mei 2015 yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan

PRESS RELEASE : POLRES ACEH TAMIANG WAJIB BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA SALAH TANGKAP DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya untuk melakukan proses penegakan hukum dan proses hukum, Polres Aceh Tamiang  harus mengedepankan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan terkesan pihak kepolisian Polres Aceh Tamiang melakukan tindakan barbarian  dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; seperti halnya yang

Darurat Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Dewa Gumay PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini, berkutat pada tarik ulur

Aktivis Nilai Pengawasan Pemda di Aceh Masih Lemah

Meulaboh – Aktivis peduli terhadap persoalan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Wahyu Pratama menilai pemerintah daerah masih lemah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sehingga arah kebijakan tidak tepat sasaran. “Cenderung berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah itu tidak tersentuh, contohnya seperti penyaluran LPG

Press Rilis : LBH Mendesak Menteri Agraria Bentuk Komisi Independen Penyelesaian Konflik/Sengketa Agraria

Konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Rapala dengan masyarakat 4 (empat) desa di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum ditemukan titik terang. Ditetapkannya 11 petani yang memperjuangkan haknya atas tanah sebagai tersangka dan sempat ditahan Polda Aceh sejak 15 hingga 25 Februari 2015 yang lalu membuktikan bahwa penyelesaian

« Older Entries