LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015

LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama LBH Medan dan Pekan Baru menggelar pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) di Hotel Jeumpa Banda Aceh, Senin (02/02/2015). Pendidikan Karya Latih Bantuan [more]

LBH Banda Aceh Kumpulkan Bukti Konkrit Soal Insiden Casanemo

LBH Banda Aceh Kumpulkan Bukti Konkrit Soal Insiden CasanemoLEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh telah menerima laporan pengaduan dari Cut Tya Syahara dan Aan Vahlevi terkait kasus penganiayaan di Casanemo, Kamis dinihari, 1 Januari 2015 lalu. "Ya, keduanya sudah [more]

Kasus meninggalnya Napi, LBH minta peradilan tidak tersendat

Kasus meninggalnya Napi, LBH minta peradilan tidak tersendatBANDA ACEH – Lembaga Bantuan Hukum Pos Meulaboh Aceh Barat, meminta peradilan berlaku fair terhadap kasus meninggalnya seorang Napi Ade Saswito di LP Kelas II B Meulaboh, Rabu (24/12) Banda [more]

LBH Banda Aceh Mengadakan Pelatihan Investigasi Dasar Pemetaan dan Pengumpulan Data konflik Pertanahan

LBH Banda Aceh Mengadakan Pelatihan Investigasi Dasar Pemetaan dan Pengumpulan Data konflik Pertanahan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengadakan pelatihan investigasi dasar pemetaan dan pengumpulan data konflik pertanahan di Provinsi Aceh pada tanggal 6-7 Desember 2014. Tujuan dari pelatihan ini pertama, [more]

PRESS RELEASE : POLRES ACEH TAMIANG WAJIB BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA SALAH TANGKAP DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya untuk melakukan proses penegakan hukum dan proses hukum, Polres Aceh Tamiang  harus mengedepankan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan terkesan pihak kepolisian Polres Aceh Tamiang melakukan tindakan barbarian  dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; seperti halnya yang

Darurat Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Dewa Gumay PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini, berkutat pada tarik ulur

Aktivis Nilai Pengawasan Pemda di Aceh Masih Lemah

Meulaboh – Aktivis peduli terhadap persoalan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Wahyu Pratama menilai pemerintah daerah masih lemah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sehingga arah kebijakan tidak tepat sasaran. “Cenderung berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah itu tidak tersentuh, contohnya seperti penyaluran LPG

Press Rilis : LBH Mendesak Menteri Agraria Bentuk Komisi Independen Penyelesaian Konflik/Sengketa Agraria

Konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Rapala dengan masyarakat 4 (empat) desa di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum ditemukan titik terang. Ditetapkannya 11 petani yang memperjuangkan haknya atas tanah sebagai tersangka dan sempat ditahan Polda Aceh sejak 15 hingga 25 Februari 2015 yang lalu membuktikan bahwa penyelesaian

Kapolda Diminta Bebaskan 11 Warga Terkait Sengketa Lahan PT Rapala

SEKRETARIS Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Agam, meminta Kapolda Aceh segera membebaskan 11 warga yang ditangkap terkait kasus konflik perebutan lahan dengan PT Rapala. Penangkapan ini dinilai bentuk pembungkaman terhadap aspirasi warga yang ingin mengambil kembali hak-haknya. “Kita minta Kapolda segera membebaskan warga ini. Mereka hanya menuntut haknya kembali,” kata

Pengumuman Kelulusan Administrasi Peserta Pelatihan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) 2015

Berikut nama-nama peserta yang lulus administrasi pelatihan Karya Latih Bantuan (KALABAHU) Tahun 2015 : Sugi Pratiwi, S.H. Nurlaili, S.H. Fatmawati, S.H. Rahmatika Lestari, S.H. Sriyana, S.H. Nurwahyuni, S.H. Fitriliana, S.HI. Rahmad, S.H. Putra Aguswandi, S.HI. Hermanto, S.H. Taufiq Qurrahman, S.H. Muhammad Ikhsan, S.H. M.Chaleb, S.H. Muzakir, S.H. Mansari, S.HI. Agus

LBH Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan di Pasi Pinang

MEULABOH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh meminta Pemkab Aceh Barat dan Pemerintah Aceh segera menuntaskan sengketa lahan antara Pemkab setempat dengan masyarakat nelayan di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo. “Kami telah melayangkan surat permohonan penyelesaian konflik pertanahan kepada Pemerintah Aceh, dan kami menawarkan agar pertemuan dapat dilaksanakan pada

PENDAFTARAN CALON HAKIM AGUNG RI TAHUN 2015

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik  Indonesia Bidang Non Yudisial  No. 40WKMA-NY/11/2014 tanggal 24 November 2014 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada semester pertama tahun 2015, karena memasuki masa purnabakti sebanyak 2 (dua) orang, serta untuk memenuhi kekurangan hasil seleksi sebelumnya di tahun 2014 sebanyak 6 (enam) orang,

« Older Entries