Warga Minta DPRA Hentikan Proses Hukum

Warga Minta DPRA Hentikan Proses Hukum * Terkait Sengketa Lahan dengan PT [more]

Polisi Didesak Pecat 8 Anggota yang Terlibat Pengeroyokan Mahasiswa

Polisi Didesak Pecat 8 Anggota yang Terlibat Pengeroyokan MahasiswaMEULABOH — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Meulaboh menggelar demonstrasi di Mapolres Aceh Barat, Rabu (6/5/2015) petang. Mereka datang untuk mendesak kapolres setempat agar menindak tegas delapan personelnya yang [more]

Kapolres Minta Maaf

Kapolres Minta Maaf* Atas Kasus Pengeroyok olah Anggotanya MEULABOH - Kapolres Aceh Barat, AKBP Faisal Rivai SIK menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat terhadap insiden pengeroyokan oleh delapan oknum polisi anggota [more]

LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015

LBH Banda Aceh Gelar Pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) Tahun 2015 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama LBH Medan dan Pekan Baru menggelar pendidikan Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) di Hotel Jeumpa Banda Aceh, Senin (02/02/2015). Pendidikan Karya Latih Bantuan [more]

LBH Banda Aceh Nilai Rapala tak Punya Itikad Baik

BANDA ACEH – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra SH mengatakan kecewa terhadap pernyataan kuasa hukum perusahaan perkebunan PT Raya Padang Langkat (Rapala), Refman Basri yang menolak musyawarah terkait permintaan masyarakat agar dikeluarkannya lahan seluas 144 hektare dari HGU perusahaan itu. “Penolakan itu menunjukkan perusahaan perkebunan itu

Istri Nelayan Minta Bantuan Hukum

* Suami Ditahan di Padang MEULABOH – Hayatun Nufus (32) istri dari Ibnu Hajar, nelayan asal Aceh Barat yang sudah dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (10/8) mendatangi DPRK Aceh Barat untuk meminta bantuan hukum dari Pemkab setempat. Didampingi staf LBH Pos Meulaboh dan SMuR,

LBH Akan Gugat Pemerintah

* Atas Kasus Kematian Napi MEULABOH – Meski kasus kematian Ade Saswita, napi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh, Aceh Barat, sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, namun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh sebagai pendamping keluarga korban, menyatakan bahwa vonis terhadap sipir LP, Kamsiono yang dijatuhi hukuman 9

Konflik Lahan antara Warga dengan PT Rapala, Pemkab Aceh Tamiang Dinilai Buang Badan

BANDA ACEH – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menilai tim Pemerintah Aceh tidak serius dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Rapala terkait sengketa lahan. “Sampai detik ini tidak ada penyelesaian dari Pemerintah Aceh dan kami menganggap pemerintah tidak serius,” kata Sekretaris Pospera Aceh, Muhajir, kepada portalsatu.com, Minggu, 9 Agustus 2015. Menurutnya, jika pemerintah

PERS RELEASE : PERKARA MENINGGALNYA NAPI DI LAPAS KELAS IIB MEULABOH, LBH BANDA ACEH POS MEULABOH AKAN GUGAT PEMERINTAH HINGGA KALAPAS

Sehubungan dengan telah diputusnya perkara pidana nomor 145/Pid.B/2014/PN MBO tanggal 27 Juli 2015, yang memvonis Kamsiono (KPLP Lapas Kelas IIB Meulaboh) selama 9 bulan penjara atas tindak pidana dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP yang menyebabkan Almarhum Ade Saswito, seorang warga binaan meninggal dunia pada 2014 yang lalu;

PERS RELEASE : PEMECATAN PEKERJA PASCA UNJUK RASA ADALAH TINDAKAN SEWENANG-WENANG DAN MELANGGAR HUKUM

Pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 berlangsung mediasi antara masyarakat lima ganpong yaitu gampong Sumber Batu, Reudeup, Pucok Reudeup, Balee dan Buloh, Kecamatan Meureubo,  dengan PT. Mifa Bersaudara dan PT. Cipta Kridatama. Mediasi tersebut berlangsung di aula DPRK Aceh Barat dan dihadiri oleh Keuchik dan perwakilan aparat pemerintahan gampong,

Usut Kasus Korupsi di Aceh, LBH Apresiasi KPK

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe mengapresiasi Komisi Pemberantasan (KPK) yang telah mengusut kasus korupsi di Aceh, dibuktikan dari penetapan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka pada proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2011. “Dengan ditetapkannya Ruslan sebagai tersangka, ini membuktikan bahwa KPK juga serius

Press Rilis : TNI AL Sabang Rebut Tanah Warga Secara Paksa LBH Daftarkan Gugatan di PN Sabang

Senin, 03 Agustus 2015 YLBHI-LBH Banda Aceh Senin, 3 Agustus 2015 mendaftarkan Gugatan Perdata Melawan BPN, Menteri Pertahanan dan TNI AL Sabang di Pengadilan Negeri Sabang terkait penyerobotan tanah secara paksa bahkan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL Sabang dengan Nomor Agenda 05/Pdt.G/2015/PN-Sbg. Sebanyak 17 orang Pengacara yang ikut

LBH BANDA ACEH POS MEULABOH AJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI TERHADAP PEMKAB ACEH BARAT KE KOMISI INFORMASI ACEH (Bagian I)

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal dilaksanakan di Aula Gedung Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh pada hari Jum’at, 31 Juli 2015. Sidang perdana tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zainudin. Pemohon

PERS RELEASE : PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA MENINGGALNYA NAPI DI LAPAS KELAS IIB MEULABOH TIDAK PENUHI RASA KEADILAN PUBLIK

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, menyayangkan rendahnya putusan Majelis Hakim di PN Meulaboh dalam perkara pidana Nomor : 145/Pid.B/2014/PN MBO, yang memvonis Kamsiono (KPLP Meulaboh) selama 9 bulan penjara. Terdakwa dihadirkan di muka persidangan dalam kasus meninggalnya Ade Saswito, seorang warga binaan di Lapas Kelas IIB Meulaboh pada

LBH Minta Hakim Adil

* Terkait Kasus Napi Meninggal di LP Meulaboh MEULABOH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh meminta majelis hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyidangkan kasus meninggalnya Ade Saswito, seorang narapidana (napi) di Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh terjadi pada Februari 2014 silam, bersikap adil dalam menjatuhkan putusan. Kasus ini menyeret

PERS RELEASE : SIDANG PUTUSAN KASUS MENINGGALNYA NAPI ADE SASWITO DI LAPAS KELAS IIB MEULABOH, LBH HARAPKAN HAKIM BERI PUTUSAN YANG ADIL

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, mengharapkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara meninggalnya Ade Saswito, seorang warga binaan di Lapas Kelas IIB Meulaboh pada tahun 2014 yang lalu, dapat menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan terhadap korban dan keberpihakan terhadap perlindungan keadilan publik. Sidang

Pengurus Gafatar Dituntut 4 Tahun

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut enam pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) selama empat tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan penistaan agama dengan mengakui bahwa Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat atas kondisi peradaban yang sedang hancur ini. Tuntutan itu dibacakan oleh

PERS RELEASE : SIPIR PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LP KELAS II B MEULABOH WAJIB DIPROSES SECARA HUKUM

Sebagaimana diberitakan harian Serambi Indonesia (11/2015), publik kembali dikejutkan dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi di LP Kelas II B Meulaboh yang dilakukan oleh oknum sipir terhadap Roma Farma (22),  warga binaan yang sedang menjalani hukuman di LP tersebut. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa ini bukanlah kali pertama terjadinya

PERS RELEASE : POLRES ACEH BARAT TIDAK KONSISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MERENDAHKAN MARTABAT HUKUM

Perkara tindak pidana penganiayaan yang diduga kuat telah dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Aceh Barat terhadap Winanda Agustiar (23), mahasiswa,  pada Minggu, 3 Mei 2015, telah dihentikan proses hukumnya oleh Kepolisian Resor Aceh Barat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 31 Mei 2015 di rumah 

« Older Entries