Category Archives: Analisis

LBH Banda Aceh Wakili Masyarakat Ajukan Keberatan Ke Pengadilan Negeri dalam Perkara Pembangunan Jalan Tol

LBH Banda Aceh Wakili Masyarakat Ajukan Keberatan  Ke Pengadilan Negeri dalam Perkara Pembangunan Jalan Tol

Pada Jumat, 05 Oktober 2018, LBH Banda Aceh melakukan upaya pendaftaran permohonan keberatan terhadap penilaian ganti kerugian tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh – Sigli. Objek tanah tersebut terletak di 4 (empat) desa dari 2 (dua) Kecamatan di Aceh Besar, yang dalam prosesnya menimbulkan keberatan dari masyarakat pemegang hak terkait dengan prosedur yang ...

Read More »

LBH Banda Aceh mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap kasus salah tangkap

LBH Banda Aceh mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap kasus salah tangkap

Sebagaimana pemberitaan yang dimuat di media selama beberapa hari terakhir terkait dengan peristiwa Penangkapan sekompok orang yang diduga merupakan sindikat narkoba di desa Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (26/8). Dalam peristiwa itu, seorang anggota Polres Aceh Utara, Bripka Anumerta Faisal tewas dibunuh. Selanjutnya, 6 orang yang diduga terlibat dalam kejadian yang menyebabkan gugurnya Brigadir Faisal ditangkap, dan salah ...

Read More »

TANPA NEGARA, RAKYAT HIDUP SEJAHTERA

Menarik jika kita membaca kalimat pembuka di atas, mengapa kalimat itu muncul, ada apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar tanpa negara rakyat hidup sejahtera atau negara dianggap tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal inilah sering menjadi tanda tanya besar dalam beberapa diskusi dan menjadi olah pikir kita dalam menganalisis kalimat yang disebutkan di atas. Maksud dari frasa “Tanpa Negara, rakyat hidup ...

Read More »

Darurat Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Dewa Gumay PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini, berkutat pada tarik ulur sejumlah kewenangan di bidang pertanahan antara pemerintah Aceh dan pemerintah ...

Read More »

Damai Bukan Candu

Sembilan tahun lalu, tonggak sejarah Aceh tercipta di Helsinki, Finlandia. Kota yang jaraknya ribuan mil dari ujung Sumatera itu menjadi saksi perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Hari itu, Rabu, 15 Agutus 2005, dunia melihat Aceh dengan harapan baru. Melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, damai tercipta di tanah yang orang-orangnya pada saat itu ragu damai ...

Read More »