Fatwa MPU Aceh Terkait Dengan Aliran Sesat di Aceh

0
973

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
(Suatu Kajian Normatif terhadap Fatwa MPU Aceh terkait dengan Aliran Sesat di Aceh)

A. Latar Belakang

Saat ini Aceh telah mengukir sejarah perdamaian, kedua belah pihak yang pernah bertikai (GAM dan RI) telah sepakat untuk menyelesaian pertikaian berdarah selama 30 tahun. Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti bahwa telah ada usaha dan itikad baik yang dilakukan oleh parapihak untuk perdamaian di Aceh. Proses peace making dan peace keeping telah dilakukan, dengan pembagian peran dan kekuasaan, demilitierisasi (penarikan pasukan TNI/Polri) dan decomisioning (Pelucutan senjata). Namun esensi yang terberat saat ini adalah terletak pada proses peace building (pembangunan perdamaian).

Pembangunan perdamaian adalah sebuah proses damai yang berkelanjutan dimana akar persoalan penyebab konflik telah selesai; rekonsiliasi dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan penguatan institusi lokal yang responsif terhadap perdamaian telah dibangun. Maka perdamaian perlu ditopang oleh kuatnya institusi lokal, pembangunan sosial ekonomi, dan adanya kultur dan struktur masyarakat yang tercipta dengan sebuah proses rekonsiliasi sekaligus mengikis habis akar persoalan penyebab konflik di masa lalu.

Namun, pasca perdamaian antara GAM–RI, konflik di Aceh bergeser dari konflik vertikal menuju ke konflik horizontal (komunal), salah satunya dengan adanya perbedaan persepsi terkait implementasi dan penafsiran terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi yang demikian melahirkan peluang betapa mudahnya penghakiman oleh sekelompok orang terhadap satu atau sekelompok orang lain secara sepihak dalam wujud stigmanisasi sesat dan menyesatkan, mengembangkan ajaran dan praktek ritual keyakinan yang meresahkan orang lain dan munculnya pelarangan terhadap sekelompok orang untuk menjalankan keyakinannya termasuk pelarangan pendirian rumah ibadah bagi kelompok yang dianggap sesat tersebut.

Dalam catatan sejarah, Aceh dikenal sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang sangat menjunjung tolerasi dan keberagaman. Salah satu indikatornya, di Aceh tidak pernah terjadi konflik kekerasan atas nama agama baik itu antar agama maupun antar aliran agama. Masyarakat Aceh meyakini bahwa islam sangat anti tindak kekerasan dan bertujuan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan umat manusia.

Kondisi seperti ini berubah sejak adanya formalisasi nilai-nilai syariat Islam pasca penerapan syariat islam di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta disahkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Implementasi dari kedua produk itu tidak disokong oleh niat baik dan komitmen pemerintah Aceh serta kurangnya sensitifitas pemangku kebijakan terhadap dampak yang berpotensi muncul ke permukaan sebagai efek dari formalisasi penerapan syariat islam tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Minimnya peran dan upaya pemerintah –baik itu oleh Dinas Syariat Islam maupun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan juga Majelis Adat Aceh (MAA)– dalam mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan dalam pelaksanan syariat islam akhirnya menjadi bumerang dan melahirkan kesan yang begitu kuat bahwa penerapan syariat islam di Aceh yang dimotori oleh pemerintah masih bersifat parsial semata. Tak jarang, “peradilan jalanan” terhadap orang-orang yang diduga melanggar syariat islam di aceh menjadi hal yang sering terjadi, mulai dari memandikan si pelanggar syariat dengan air kotoran, dipukuli, diarak di hadapan umum, dipermalukan, diusir dari daerah tempat tinggalnya, dinikahkan secara paksa hingga diberi label sesat dan menyesatkan.

 

Download Selengkapnya Analisi Fatwa MPU Aceh Terkait Dengan Aliran Sesat di Aceh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here