DPRA Mediasi Sengketa Lahan PT Rapala

BANDA ACEH – Wakil Ketua III DPRA, Dalimi SE Ak mengatakan, pertemuan Komisi I DPRA dengan BPN Aceh, PT Rapala, Pemkab dan DPRK Aceh Tamiang, Selasa (25/8) di DPRA adalah untuk memediasi penyelesaian soal permintaan masyarakat empat desa untuk dikeluarkannya lahan 144 haktare dari HGU PT Rapala. Keempat desa itu yakni, Desa Paya Rehat, Teungki Tinggi, Tanjung Lipat Satu dan ...

Read More »

LBH Banda Aceh Nilai Rapala tak Punya Itikad Baik

BANDA ACEH – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra SH mengatakan kecewa terhadap pernyataan kuasa hukum perusahaan perkebunan PT Raya Padang Langkat (Rapala), Refman Basri yang menolak musyawarah terkait permintaan masyarakat agar dikeluarkannya lahan seluas 144 hektare dari HGU perusahaan itu. “Penolakan itu menunjukkan perusahaan perkebunan itu tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan konflik lahan selama ini,” ...

Read More »

Istri Nelayan Minta Bantuan Hukum

* Suami Ditahan di Padang MEULABOH – Hayatun Nufus (32) istri dari Ibnu Hajar, nelayan asal Aceh Barat yang sudah dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (10/8) mendatangi DPRK Aceh Barat untuk meminta bantuan hukum dari Pemkab setempat. Didampingi staf LBH Pos Meulaboh dan SMuR, Hayatun Nufus juga menemui Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat, ...

Read More »

LBH Akan Gugat Pemerintah

* Atas Kasus Kematian Napi MEULABOH – Meski kasus kematian Ade Saswita, napi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh, Aceh Barat, sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, namun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh sebagai pendamping keluarga korban, menyatakan bahwa vonis terhadap sipir LP, Kamsiono yang dijatuhi hukuman 9 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, tidak ...

Read More »

Konflik Lahan antara Warga dengan PT Rapala, Pemkab Aceh Tamiang Dinilai Buang Badan

BANDA ACEH – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menilai tim Pemerintah Aceh tidak serius dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Rapala terkait sengketa lahan. “Sampai detik ini tidak ada penyelesaian dari Pemerintah Aceh dan kami menganggap pemerintah tidak serius,” kata Sekretaris Pospera Aceh, Muhajir, kepada portalsatu.com, Minggu, 9 Agustus 2015. Menurutnya, jika pemerintah tidak serius menangani kasus tersebut akan membuat kondisi di lapangan ...

Read More »