PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT MENGANGKANGI HAK RAKYAT ATAS TANAH

Penyelesaian konflik pertanahan antara Pemkab dan masyarakat Eks Dusun Nelayan Makmur, Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo yang berjumlah 150 KK sejak tahun 2003 belum tuntas penyelesaian hingga saat ini. Kondisi ini disebabkan oleh sikap Pemkab Aceh Barat yang sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dan tanggung jawabnya untuk penyelesaian kasus ini hingga tuntas secara bermartabat. Selain itu, Pemkab Aceh Barat ...

Read More »

Pers Release Terhadap Insiden Nisam Antara : Harus Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berbasis HAM

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Menyikapi situasi terkini terhadap insiden kekerasan  penculikan dan pembunuhan 2 (dua) anggota TNI dan satu anggota KPA. Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, kami dari LBH Banda Aceh meminta kepada seluruh pihak untuk dapat mengedepankan penegakan hukum yang berbasis HAM karena Aceh mempunyai sejarah kelam dalam konteks penegakan hukum dan HAM di masa lalu. ...

Read More »

Darurat Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Dewa Gumay PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2015. Proses panjang terbitnya Perpres turunan Pasal 235, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini, berkutat pada tarik ulur sejumlah kewenangan di bidang pertanahan antara pemerintah Aceh dan pemerintah ...

Read More »

Aktivis Nilai Pengawasan Pemda di Aceh Masih Lemah

Meulaboh – Aktivis peduli terhadap persoalan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Wahyu Pratama menilai pemerintah daerah masih lemah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sehingga arah kebijakan tidak tepat sasaran. “Cenderung berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah itu tidak tersentuh, contohnya seperti penyaluran LPG subsidi 3 Kg, kenyataan dilapangan yang mengunakanya orang mampu dan ...

Read More »

Press Rilis : LBH Mendesak Menteri Agraria Bentuk Komisi Independen Penyelesaian Konflik/Sengketa Agraria

Konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Rapala dengan masyarakat 4 (empat) desa di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum ditemukan titik terang. Ditetapkannya 11 petani yang memperjuangkan haknya atas tanah sebagai tersangka dan sempat ditahan Polda Aceh sejak 15 hingga 25 Februari 2015 yang lalu membuktikan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di negeri ini belum berpihak kepada rakyat miskin ...

Read More »