PRESS RELEASE : POLRES ACEH TAMIANG WAJIB BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA SALAH TANGKAP DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG

0
361

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya untuk melakukan proses penegakan hukum dan proses hukum, Polres Aceh Tamiang  harus mengedepankan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan terkesan pihak kepolisian Polres Aceh Tamiang melakukan tindakan barbarian  dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; seperti halnya yang terjadi dalam perkara yang menimpa klien kami yang bernama Hasbullah, 25 tahun, mahasiswa STAIN Jawiyah Cot Kala Langsa yang menjadi korban penangkapan dan penahanan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Tamiang pada bulan November 2014 yang lalu dengan tuduhan bahwa ia terlibat tindak pidana narkotika. Untuk itu, karena ada hak-hak hukum klien kami yang terlanggar, maka kami akan melakukan upaya hukum berupa Praperadilan yang persidangannya akan berlangsung sejak hari Senin tanggal 30 Maret 2015 di PN Kuala Simpang.


Perlu dipahami bahwa kita hidup dalam negara yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Tentunya, segala tindakan penegakan hukum dan proses hukum harus memenuhi standar yang berlaku yang ditetapkan dalam negara berdasarkan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan.


Harus diingat, bahwa secara nasional citra pihak kepolisian sedang menurun. Jelas, semua kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Akan tetapi, dengan terjadinya tindakan kesalahan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini, maka deretan preseden buruk citra kepolisian semakin bertambah. Bila keadaan yang seperti ini terus berulang di masa yang akan datang, tentu akan muncul stigma negatif yang lebih kuat  di mata masyarakat bahwa kepolisian tidak becus dalam proses penegakan hukum.


Kami melakukan  permohonan praperadilan dengan tujuan agar pihak kepolisian merubah sikap barbarian menjadi sikap yang konstitusional dan menjunjung tinggi prinsip hukum dan nilai-nilai  Hak Asasi Manusia, serta sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan kerja-kerja penegakan hukum, sehingga diharapkan tidak menimbulkan korban lainnya di kemudian hari. Selain itu, upaya hukum ini kami lakukan sebagai bentuk pendidikan kepada publik untuk tidak khawatir dan merasa takut untuk melaporkan pihak kepolisian kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindakan atau menjadi pihak yang dirugikan oleh pihak kepolisian yang bertindak melebihi kewenangannya atau yang tidak melaksanakan kewenangannya  sebagaimana yang diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku.


Banda Aceh, 29 Maret 2015

YLBHI-LBH Banda Aceh

A.n. Tim Kuasa Hukum


TTD


Chandra Darusman S, S.H


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here