TANPA NEGARA, RAKYAT HIDUP SEJAHTERA

Menarik jika kita membaca kalimat pembuka di atas, mengapa kalimat itu muncul, ada apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar tanpa negara rakyat hidup sejahtera atau negara dianggap tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal inilah sering menjadi tanda tanya besar dalam beberapa diskusi dan menjadi olah pikir kita dalam menganalisis kalimat yang disebutkan di atas.


Maksud dari frasa “Tanpa Negara, rakyat hidup sejahtera” merupakan kejenehuan yang dirasakan oleh rakyat terhadap Pemerintah sebagai pelaksana negara yang bahwa negara belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Didirikannya negara Indonesia memiliki visi dan misi untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 “Mensejahterakan kehidupan bangsa”. Namun realita yang terjadi, masih banyak rakyat yang tertindas akibat dari ulah Negara (pemerintah).


Seperti halnya contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia. para petani selalu menjadi korban akibat dari ulah pemerintah yang selalu melegalisasikan para pemilik modal dalam menjalankan misi-misi mereka sehingga jelas keberpihakan terhadap rakyat tidak dilaksanakan seperti tujuan didirikannya negara Indonesia. Petani selalu terhalang dalam menikmati sumber daya alam yang mana merupakan hak mereka demi terwujudnya kemakmuran. Padahal dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Seluruh kekayaan yang ada dibumi diperuntukkan kepada rakyat dan dimanfaatkan oleh rakyat agar hidup sejahtera dan jauh dari kemiskinan dan kemelaratan.


Negara seyogyanya harus menfasilitasi rakyat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan negara dijadikan sebagai pengontrol rakyat dalam mengelola hasil-hasil bumi dengan baik agar terciptanya tujuan negara yang sesungguhnya. Namun, hal tersebut bertolak belakangan dengan apa yang terjadi saat ini. Konflik-konflik agraria bermunculan dimana-mana dan semakin signifikan. Tidak ada satu pun konflik agraria terselesaikan dengan baik, yang ada hanya semakin memperbesar tensi konflik yang sudah ada.


Banyaknya konflik agraria yang muncul dipermukaan yang tidak ada ujung penyelesaiannya Itu bertanda bahwa negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mengapa hal itu terjadi, dan itu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.


Akar mula konflik terjadi dikarenakan munculnya perlawanan rakyat atas penindasan terhadap haknya. Hak atas tanah mereka dirampas oleh para pemilik modal/kaum kapitalis dengan berbagai macam cara, dengan cara disiksa, diusir, ditakut-takuti, diracuni sawah, diancam bahkan ada yang dibunuh karena tidak memberikan tanah tersebut. Padahal tanah tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian hidup mereka dan hal tersebut dinafikan oleh para pemilik modal (perusahan). Dan yang mengherankan lagi, perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut direstui/dilegalkan oleh negara (Pemerintah). Negara tidak berdaya membela rakyatnya dan ujung-ujungnya pemerintah selalu berpihak kepada perusahaan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan.


Sebenarnya berbicara hak atas tanah, hak milik lah yang diutamakan (primer) ketimbang Hak Guna Usaha/Hak Pakai (sekunder) seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, akan tetapi tetap saja rakyat (pengemban hak milik) dinomor duakan dan perusahaan selalu dinomor satukan. Akhirnya, rakyat yang selalu menjadi korban keserakahan kaum kapitalis. Tercatat dalam sejarah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang paling sempurna yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Hak-hak atas tanah diuraikan secara jelas dan terperinci serta adanya pengakuan hak Ulayat yang hidup di dalam masyarakat komunal. Tapi tetap saja undang-undang tersebut tidak diimplementasikan secara maksimal, bahkan semakin dikerdilkan oleh undang-undang yang lahir setelahnya. lahirya undang-undang pasar modal, undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan semakin mempersempit ruang gerak para petani dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam.


Ini merupakan bukti penindasan secara struktural yang melibatkan pemerintah dalam memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para investor/pemilik modal dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga akan terjadi kemiskinan struktural yang diderita oleh rakyat.


Inilah segelintir fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. dan atas dasar inilah mengapa frasa “tanpa negara, rakyat hidup sejahtera” muncul dan sering keluar dari mulut para korban penindasan yang dilakukan oleh negara. Kepercayaaan rakyat terhadap negara semakin memudar. dan tunggulah tiba saatnya nanti rakyat akan bangkit dan melakukan perlawanan besar-besaran akibat dari perbuatan tersebut.


Penulis : Riki Yuniagara, S.HI (Asisten Pengacara Publik YLBHI-LBH Banda Aceh)


If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*