BANDA ACEH – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menilai tim Pemerintah Aceh tidak serius dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Rapala terkait sengketa lahan.
“Sampai detik ini tidak ada penyelesaian dari Pemerintah Aceh dan kami menganggap pemerintah tidak serius,” kata Sekretaris Pospera Aceh, Muhajir, kepada portalsatu.com, Minggu, 9 Agustus 2015.
Menurutnya, jika pemerintah tidak serius menangani kasus tersebut akan membuat kondisi di lapangan semakin mencekam.
“Dalam artian konflik antar masyarakat dengan perusahaan bisa saja terjadi pertumpahan darah dengan tidak kita duga-duga hari ini,” katanya.
Menurutnya, karena kasus yang tidak kunjung selesai tersebut, pihak pemerintah kabupaten sudah angkat tangan dan terkesan buang badan. “Sudah dua belas kali pertemuan di level kabupaten dengan menghadirkan masyarakat dan tim penyelesaian sengketa di kabupaten namun tidak juga menghasilkan apa-apa,” ujarnya.
Menurut Muhajir, pihak pemerintah kabupaten seolah berlindung di balik perusahaan.
“Kenapa kami bilang mereka berdiri di balik perusahaan, karena tidak sekalipun mereka turun ke lahan ke desa untuk mencari bukti dan akar masalah dari persoalan tersebut,” kata Muhajir.
Begitu juga dengan upaya untuk mencari sejarah penguasaan tanah tersebut, “itu tidak pernah sekalipun dilakukan,” ujarnya.
Yang terjadi menurut Muhajir, mereka meminta masyarakat membawa bukti penguasaan tanah ke tim penyelesaian sengketa lahan. Karena menurut tim yang ditugaskan Pemkab Aceh Tamiang, PT Rapala sudah memiliki banyak bukti kepemilikan tanah yang disengketakan.
“Tapi ketika mayarakat minta di mana bukti dari PT Rapala, mereka juga tidak dapat membuktikannya,” katanya.
Padahal kata Muhajir, masyarakat setempat memiliki alat bukti penguasaan tanah berupa bukti fisik.
“Nah, kalau pemerintah serius silahkan turun ke lapangan untuk melihat di lokasi lahan sengketa itu sekarang banyak bekas rumah dan sumur bahkan ada kuburan yang bertanda dahulu itu juga pemukiman dahulunya,” ujarnya.
Copyright by : portalsatu.com
