Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh meminta kepada Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansat) untuk memproses anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap Rusli warga Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Nagan Raya, Rabu (12/2) tindakan tersebut dilakukan menunjukan sikap arogansi aparat Negara terhadap warga sipil.
Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh Wiwin Ibnu Hajar mengatakan bahwa upaya pihak Brimob secara kelembagaan untuk berdamai dengan korban sah-sah saja, akan tetapi proses hukum terhadap pelaku tetap harus dilanjutkan karena peristiwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, supaya tindakan yang dilakukan oleh anggota brimob tersebut tidak terulang lagi kedepan.
Keberadaan aparat Negara dimasyarakat bukan menjadi ancamanan terhadap warga sipil, artinya aparat Negara khususnya brimob yang bertugas dilingkungan masyarakat dapat memberikan rasa aman dan pelindungan dalam mengayomi masyarakat.Kasus yang menimpa Rusli memperlihatkan bahwa aparat Negara masih menggunakan cara-cara lama dalam penyelesaian masalah ditengah-tengah masyarakat.
Selain itu juga Wiwin menambahkan bahwa, pertanyaan yang disampaikan oleh wakil komandan satuan brigade mobil (wadansat Brimob) terkait dengan anggotanya yang melakukan pemukulan terhadap Rusli, hanya dengan alasan membela diri, kasus pemukulan tersebut diawali dari proses pembongkaran polisi tidur di depan rumah korban. Hal itu menunjukan bahwa wadansat brimob melakukan pembenaran terhadap anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, artinya, kekerasan tersebut dilakukan karena anggota brimob membela dirinya. Padahal Rusli tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap anggota brimob tersebut.
Biarpun untuk proses hukumnya terkait pemukulan tersebut masih dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polsek Meureubo, Aceh Barat, maka kami minta kepada pihak polsek meureubo untuk lebih serius dalam menangani perkara ini biarpun yang melakukan penganiyaan tersebut anggota Brimob Kompi V. sebab tindakan tersebut sudah menunjukan bahwa aparat Negara masih melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
