MEULABOH, KOMPAS.com – Ratusan warga yang tergusur dari pemukiman di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, melakukan aksi demonstrasi ke Mapolres setempat. Warga mendesak kepolisian selaku penegak hukum segera menyelesaikan sengketa tanah pemukiman kelompok nelayan makmur dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pasca-tsunami.
“Kami mendesak pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolres untuk segera menyelesaikan sengketa tanah kami. Selama ini terkesan penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, jangan karena ada pejabat daerah yang terlibat, polisi diam saja,” teriak Misni Ernanda, koordinator aksi, saat melakukan aksi, Senin (18/5/2015).
Peserta aksi yang didominasi lansia itu mendatangi Mapolres dengan membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “perampasan tanah merupakan bentuk pelanggaran HAM”.
Para warga ini menilai tanah mereka diserobot oleh Pemkab setempat selama bertahun-tahun. Menurut Misni, ada 125 kepala keluarga kelompok nelayan yang tanah pemukimannya dirampas oleh Pemkab Aceh Barat di Kawasan Desa Pasie Pinang, Kecamatan Meureubo, pasca-tsunami.
“Saat tsunami, rumah kami hancur. Jadi saat itu kami tidak sempat mengurus tanah, tiba-tiba tanah pemukiman kami sudah diklaim milik pemerintah. Sekarang kami sudah tinggal berpencar di rumah bantuan tsunami, ada yang tinggal di Blang Beurandang, dan di Pasie masjid,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Aceh Barat, AKBP Faisal Rivai, di hadapan para pengunjuk rasa, berjanji akan melakukan mediasi dengan Pemkab setempat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah itu dalam waktu dua minggu ke depan.
“Ini saya buat pernyataan tertulis dan saya tanda tangani, beri waktu saya dua minggu karena untuk memproses sengketa ini secara hukum harus melalui prosedur, apalagi terlibat pejabat daerah, kami harus melaporkan ke Polda dulu,” katanya.
Setelah melakukan orasi dan mendengar pernyataan kapolres, para peserta aksi pun membubarkan dengan tertib.
Copyright by : http://regional.kompas.com/
